首页> 外文OA文献 >Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difable dalam KUHPerdata Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)

【2h】

Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difable dalam KUHPerdata Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)

机译：确定《民法》中残疾人（残疾人）权利的实现（《 2011年第19号法》关于《残疾人权利的民法透视公约》中对残疾人权利实现的分析研究）

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Law Number 19 Year 2011 on the Ratification of Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities contains settings of protection of the rights of persons with disabilities are more spacious, complete, and detailed which can be used as references for the replacement of Act No. 4 of 1997. The purpose of the convention this is to promote, protect and ensure equal rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities, as well as respect for the dignity of persons with disabilities as an integral part (inherent dignity). This paper seeks to discover and describe how the fulfillment of rights for difable (with disabilities) in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), which has been ratified by Law No. 19 Year 2011 on Ratification of the CRPD and in the Civil Code. This study is a normative research (literature). This type of research with the literature through the process of data and information in the form of written data derived from books, magazines, journals and other sources of data that is useful and supported this research. Search written data, through legislation and related books on difable (the disabled). While the analysis used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the fulfillment of the right difable (persons with disabilities) in the CRPD stated in 18 (eighteen) the concept of fulfillment, which are translated through twenty-five (25) article, while fulfilling the right difable (persons with disabilities) in the Civil Code stated in 9 (nine) the concept of fulfillment, outlined ten (10) chapters. Connectivity between the CRPD and the Civil Code indicated by the identification that the Civil Code contains only 50% of the overall enjoyment of the right difable difable fulfillment of rights in the CRPD. Meanwhile the study also showed new findings about the existence of five (5) articles in the Civil Code which is contradictory to the concept of rights fulfillment difable (the disabled) CRPD.

机译：2011年第19号法，关于批准《残疾人权利公约》，其中规定了保护残疾人权利的环境，该法更为宽敞，完整和详尽，可作为替代该法的参考1997年第4号公约。该公约的目的是促进，保护和确保所有残疾人享有平等的权利和基本自由，以及作为整体组成部分（固有尊严）尊重残疾人的尊严。本文力求发现和描述如何通过2011年第19号法律批准《残疾人权利公约》（《残疾人权利公约》）中的残疾人权利的实现。关于批准《残疾人权利公约》和《民法》的规定。这项研究是一项规范性研究（文学）。这种类型的研究通过数据和信息过程中的文学形式的书面数据从书籍，杂志，期刊和其他数据源中衍生而来，这对本研究是有用的和支持的。通过立法和有关可食用（残疾人）的相关书籍来搜索书面数据。虽然本研究中使用的分析是描述性的定性。结果表明，《残疾人权利公约》中权利的可实现性（残疾人）的实现在第十八（十八）条中提到了实现的概念，该概念在第二十五（25）条中得到了翻译，同时实现了权利的可实现性（残疾人）。）在《民法典》第9（九）条中阐明了实现的概念，概述了十（10）章。 CRPD与《民法典》之间的连通性由以下标识表明：《民法典》仅占CRPD权利中可享有的可享有的权利的总体享受的50％。同时，研究还显示了有关《民法典》中五（5）条存在的新发现，这与权利实现可分割的（残疾人）CRPD概念相矛盾。

著录项

作者
H.A Dardiri Hasyim, H.A Dardiri Hasyim;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2017
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类
入库时间 2022-08-20 20:53:30

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan [J] . Andrie Irawan UIR Law Review . 2018,第02期

机译：日惹特区保护和实现残疾人权利委员会在对残疾妇女，暴力行为受害者的法律保护中的作用
2. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difable dalam KUHPerdata Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅